Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Rupatama II Kantor Bupati , Selasa (14/07), ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, perwakilan Bapenda Provinsi NTB, PLN, BUMN, kepala OPD terkait, camat, serta perwakilan wajib pajak. Sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan, Bapenda Provinsi NTB, dan PLN.

Kepala Bapenda Lombok Timur, H. Hasni, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini penting dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan sekaligus tindak lanjut atas penekanan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Ia menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2025 menjadi penyumbang terbesar pendapatan pajak daerah dengan nilai lebih dari Rp35 miliar. Hingga 13 Juli 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 50,26 persen dan nilainya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari naiknya target pendapatan daerah tahun 2026. Karena itu, sesuai arahan Bupati dan tindak lanjut atas temuan BPK mengenai masih adanya kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak pada tahun 2025 hingga awal 2026, Bapenda terus menggali potensi baru sekaligus mengoptimalkan potensi yang sudah ada.

‎"Kami akan terus mengingatkan para wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dan memastikan seluruh pembayaran masuk ke kas daerah," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai 98,78 persen. Untuk itu, dukungan seluruh kepala OPD, camat, serta wajib pajak sangat dibutuhkan agar target penerimaan tahun 2026 dapat terus meningkat.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa maupun daerah tidak terlepas dari tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

"Sekarang tugas kita adalah melakukan pembinaan agar masyarakat sadar, paham, dan mengerti bahwa membangun daerah tidak bisa tanpa dukungan pajak," ujar Bupati.

Ia menilai peran camat, lurah, kepala desa, hingga perangkat kewilayahan sangat strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. 

Bupati juga mendorong agar pemerintah kecamatan dan desa aktif membantu mendata objek pajak, termasuk kendaraan yang belum melakukan balik nama. Menurutnya, kendaraan yang melakukan balik nama ke Lombok Timur akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah melalui opsen pajak kendaraan.

Selain itu, Bupati menyoroti besarnya biaya pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada PLN yang mencapai sekitar Rp19 hingga Rp20 miliar per tahun, sementara masih banyak lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi.

Ia mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah merancang skema kerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme Kerja Sama Badan Usaha (KBU) untuk pengelolaan PJU. Skema tersebut diharapkan mampu menghadirkan penerangan jalan yang lebih baik sekaligus menekan beban biaya hingga sekitar 50 persen.

‎"Kita akan rancang terlebih dahulu, kemudian dilelang. Harapannya seluruh titik penerangan jalan berfungsi dengan baik, dirawat selama masa kerja sama, dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efektif," pungkasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat sehingga mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.